Biro Administrasi Kerjasama

wrapkit

Standar Layanan

TATA CARA PELAYANAN PPID BIRO ADMINISTRASI KERJASAMA SETDA PROVINSI NTB

1. Tata Cara Permohonan Infomasi;

2. Tata Cara Pengajuan Keberatan;

3. Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi;

4. Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Publik;

 

DAFTAR SOP PPID BIRO ADMINISTRASI KERJASAMA SETDA PROVINSI NTB

1. SOP Permohonan Pelayanan Informasi;

2. SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP;

3. SOP Pendokumentasian Informasi;

4. SOP Penanganan Keberatan;

5. SOP Uji Konsekuensi;

6. SOP Pendokumentasian Informasi Dokecualikan;

7. SOP Permohonan Sengketa Informasi.

 

Dasar Hukum (Regulasi) Pelaksanaan Pelayanan PPID :

Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi

  1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Doikumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  8. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 188.44/8/2013 tentang Standar Operasional Procedure (SOP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  9. Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Uji Konsekuensi Pengecualian Informasi Publik.

 

  • 12 Kali Dilihat

Kantor Biro Administrasi Kerjasama

Jl. Pejanggik No.12, Pejanggik,
Kec. Mataram, Kota Mataram,
Nusa Tenggara Bar. 83122

(0370) 7849914
Statistik Pengunjung

Pengunjung Hari Ini : 2 Pengunjung

Pengunjung Kemarin : 0 Pengunjung

Pengunjung Bulan Ini : 5 Pengunjung

Total Pengunjung : 442 Pengunjung

© Biro Administrasi Kerjasama 2019