Biro Administrasi Kerjasama

wrapkit

BIRO ADM. KERJASAMA SETDA PROVINSI NTB ADAKAN RAPAT KOORDINASI KERJASAMA DAERAH

"Kerjasama adalah hal yang sangat diperlukan dalam mencapai suatu tujuan", begitulah salah satu petikan yang disampaikan oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Ir. Ridwan Syah, M.Sc., M.MTP, dalam sambutannya pada pembukaan acara Rapat Koordinasi Kerjasama Daerah dengan OPD lingkup Pemprov NTB dan Kabupaten/Kota se-NTB di Hotel Lombok Raya (8/10/19) pagi. Acara yang diinisiasi oleh Biro Administrasi Kerjasama Setda Provinsi NTB tersebut menekankan akan pentingnya melaksanakan kerjasama untuk membangun NTB. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah dan terbentuknya Biro Administrasi Kerjasama Setda Provinsi NTB di awal Tahun 2019, maka Kerjasama Daerah yang sebelumnya seringkali diinisiasi oleh OPD sendiri harus melalui fasilitasi Biro Administrasi Kerjasama Setda Provinsi NTB.

Disamping melaksanakan fasilitasi pembentukan kerjasama daerah, pembentukan Biro Administrasi Kerjasama adalah sebagai bentuk manajemen terhadap kerjasama daerah. Hal ini dipertegas oleh Asisten II dalam sambutannya, "Selama ini kerjasama daerah seringkali setelah buat ya sudah, tidak ada tindak lanjut, habis teken bahkan tidak tau bagaimana langkah tindak lanjut, kalaupun ditindak lanjut kita sering tidak melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kerjasama yang sudah dibuat, hal ini yang dirasa perlu untuk dimanajemen bahwa kerjasama itu tidak sebatas teken, jalan ya sudah, tapi harus ada progress dari tindak lanjut kerjasamanya. Untuk itulah Biro Administrasi Kerjasama ini kita bentuk kembali dan kita perkuat agar berfungsi dengan baik dan semestinya", ujarnya.

Penekanan proses pelaksanaan kerjasama daerah juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah, hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Administrasi Kerjasama Setda Provinsi NTB, Ahmad Nur Aulia. "Kerjasama Daerah telah memiliki pedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018, segala tahapan-tahapan bagaimana kerjasama ini dibentuk hingga selesai seluruhnya ada pada Peraturan tersebut, tinggal sekarang kita yang harus memahami dan menyesuaikan dengan amanat Peraturan tersebut, kedepannya kami juga akan menindak lanjuti dengan menerbitkan turunan peraturan tersebut serta Aplikasi Sistem Informasi Kerjasama Daerah (Simkesda) NTB Cooperation sebagai wadah objek kerjasama daerah sekaligus dapat memonitor dan mengevaluasi kerjasama daerah yang dilaksanakan".

Dalam acara tersebut, hadir pula Narasumber dari Pusat Fasilitasi Kerjasama Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kepala Bidang Kerjasama Antar Negara, Ir. M. Arif Hidayat , M.Eng., MPP, serta Kepala Bidang Kerjasama Dalam Negeri, Imam Cahyadi, S.E., M.Si., disampaikan berbagai macam aturan-aturan kerjasama daerah serta berbagai metodologi pelaksanaan kerjasama daerah yang sesuai dengan amanat Peraturan Permerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah. Diharapkan dengan telah dibekalinya peserta rapat dengan materi kerjasama daerah, maka OPD dan Kab./Kota dapat proaktif melaksanakan kerjasama daerah sesuai aturan dan mengkoordinasikan kerjasama-kerjasama yang dilaksanakan dengan melibatkan Biro Administrasi Kerjasama Setda Provinsi NTB sebagai fasilitator kerjasama daerah dan tentunya dapat aktif dalam mengisi Aplikasi Simkesda NTB Cooperation Kedepannya.

  • 2 Kali Dilihat

Kantor Biro Administrasi Kerjasama

Jl. Pejanggik No.12, Pejanggik,
Kec. Mataram, Kota Mataram,
Nusa Tenggara Bar. 83122

(0370) 7849914
Statistik Pengunjung

Pengunjung Hari Ini : 0 Pengunjung

Pengunjung Kemarin : 1 Pengunjung

Pengunjung Bulan Ini : 73 Pengunjung

Total Pengunjung : 430 Pengunjung

© Biro Administrasi Kerjasama 2019